Modul Awal
1.
Salah
satu perbedaan utama paradigma mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam
standar isi dengan mata pelajaran serupa di kurikulum sebelumnya ialah... .
A.
Mengedepankan
aspek moralitas Pancasila
B.
Menekankan
kajian politik
C.
Mengajarkan
kesadaran hukum
D.
Memuat
batang keilmuan dan kompetensi
2.
Berikut
ini merupakan salah satu ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan
menurut Standar Isi dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, kecuali....
A.
Pancasila
B.
Konstitusi
Negara
C.
Garis Besar Haluan Negara
D.
Persatuan
dan Kesatuan Bangsa
3.
Komponen
kompetensi kewarganegaraan yang dikembangkan dalam standar isi mata pelajaran
PKn meliputi aspek sebagai berikut, kecuali....
A. Civic
culture
B. Civic dispositions
C. Civic knowledge
D. Civic skills
4.
Materi
“Hidup Rukun dalam Perbedaan” di kelas I merupakan kelompok ruang lingkup
kajian....
A.
Peraturan, norma dan hukum
B.
Persatuan
dan kesatuan bangsa
C.
Pancasila
D.
Globalisasi
5.
Kata
kerja “meneladani” dan “mengamalkan” dalam rumusan kompetensi dasar lebih tepat
dibuat indikator-indikator yang menekankan aspek....
A.
Pengetahuan
kewarganegaraan
B.
Karakter
kewarganegaraan
C.
Keterampilan
kewarganegaraan
D.
Budaya
kewarganegaraan
Soal modul 2
1. Usul dasar Indonesia merdeka yang
terdiri dari: I. Peri Kebangsaan; II. Peri Kemanusiaan; ;III. Peri Ketuhanan;
IV. Peri Kerakyatan; V. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial) disampaikan oleh
....
A.
Soepomo
B.
Moh. Yamin
C.
Soekarno
D.
Hatta
2. Pidato Soekarno di depan BPUPKI
yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila pada ....
A.
29
Mei 1945
B.
30
Mei 1945
C.
31
Mei 1945
D.
1 Juni 1945
3. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia
Sembilan berhasil merumuskan sebuah naskah yang sangat terkenal yaitu ....
A.
Pembukaan
UUD
B.
Mukadimah
UUD
C.
Piagam Jakarta
D.
Piagam
Agung
4. Salah satu hasil keputusan sidang
PPKI 18 Agusus 1945 adalah ....
A.
mengesahkan Undang-undang Dasar 1945
B.
menerima
Piagam Jakarta
C.
mengesahkan
hasil Panitia Sembilan
D.
membentuk
pemerintahan Indonesia merdeka
5. Makna ideologi Pancasila adalah
sebagai keseluruhan pandangan, citacita,mkeyakinan dan nilai bangsa Indonesia
yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Penggertian ini merupakan pendapat ....
A.
Poespowardojo
B.
Mubyarto
C.
Alfian
D.
Moh.
Yamin
6. Perbedaan yang sangat prinsip
rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 adalah pada ...
A.
sila pertama Pancasila
B.
sila
kedua Pancasila
C.
sila
keempat Pancasila
D.
sila
kelima Pancasila
7. Pada tahun 1966 MPRS dengan
ketetapan No.XX/MPRS/1966, menetapkan Pancasila sebagai ...
A.
dasar
negara
B.
pandangan
hidup bangsa
C.
jiwa
dan kepribadian bangsa
D.
sumber dari segala sumbeer hukum
8. Segala sesuatu dalam bidang
pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus
dilandasi dalam titik tolaknya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan
diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila. Dalam hal ini Pancasila
berfungsi sebagai ...
A.
pandangan
hidup bangsa
B.
ideologi negara
C.
dasar
negara
D.
jiwa
dan kepribadian bangsa
9. Untuk pertama kali Presiden dan
wakil presiden RI dipilih secara aklamasi oleh ....
A.
MPRS
B.
BPUPKI
C.
PPKI
D.
KNIP
10. Menurut Wibisono unsur ideologi ada
tiga yaitu ....
A.
budaya,
mytos dan loyalitas
B.
keyakinan, mytos, dan loyalitas
C.
mytos,
loyalitas dan agama
D.
agama,
budaya dan norma
modul 3
1. Demokrasi mengandung makna suatu
pemerintahan yang mencerminkan kedaulatan ...
a.
Raja
b.
Negara
c.
Rakyat
d.
Hukum
2. Istilah Demokrasi Pancasila digunakan
secara resmi mulai tahun 1968 melalui Tap MPR No. XXXVII/MPR/1968 tentang
Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Esensi adalah ...
a.
Kerakyatan yang dipimin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi selurh rakyat Indonesia.
b.
Membatalkan
berlakunya ketetapan MPRS No. III tahun 1963 tentang masa jabatan presiden
seumur hidup dan diganti menjadi jabatan elektif setiap lima tahun, berdasarkan
Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah diganti UU No. 19 tahun 1964 dengan UU No. 14
tahun 1970 tentang asas kebebasan badan-badan pengadilan.
c.
Memberikan
hak kontrol oleh DPR Gotong Royong di samping fungsinya sebagai pembantu
pemerintah, pimpinan DPRGR tidak lagi berstatus sebagai menteri dan presiden
tidak boleh ikut campur dalam permasalahan intern anggota badan legislatif.
d.
Hak-hak
asasi diusahakan untuk diselenggarakan secara lebih baik dengan memberikan
kebebasan kepada pers untuk menyatakan pendapat, partai-partai politik
diberikan kebebasan untuk bergerak dan menyusun kekuatannya dengan harapan
terbinanya partisipasi golongangolongan dalam masyarakat.
3. Negara yang menganut sistem
pemerintahan demokrasi dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut, kecuali
...
a.
Adanya
pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas serta perlindungan kepada rakyat untuk
berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan.
b.
Adanya kebebasan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat untuk
hidup, berusaha, berpendapat, berkreasi, berkarya dan bermasyarakat
c.
Adanya
aturan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat dalam memperjuangkan
hak-haknya secara bebas dan bertanggung-jawab
d.
Adanya
hubungan antara rakyat dengan para wakilnya di parlemen untuk memperjuangkan
aspirasinya dalam memperoleh kebebasan, keadilan, keamanan, dan distribusi
kesejahteraan
4. Pentingnya Kehidupan Demokratis Dalam
Bernegara, tercermin dalam pernyataan ...
a.
Rakyat
sebagai anggota masyarakat semuanya tanpa dibedakan memperoleh kebebasan
berpartisipasi dalam bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan kehidupan,
misalnya memberikan usulan, saran, kritikan, atau bebas berpendapat.
b.
Kesadaran
bertanah air yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa
Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia,
c.
Semua
rakyat (warga negara) mulai para pejabat negara sampai rakyat jelata hendaknya
mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan hidup
bernegara.
d.
Banyaknya anggota atau kelompok dalam masyarakat menjadikan banyak
pula permasalahan kehidupan yang dihadapi.
5. Di Indonesia pernah berlaku beberapa
konstitusi. Salah satu konstitusi yang memiliki sistematika : Pembukaan, Batang
Tubuh(16 bab, 37 pasal serta 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan
Tambahan), dan Penjelasan adalah ....
a.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b.
Konstitusi
Republik Indonesia Serikat Tahun 1949
c.
Undang-Undang
Dasar Sementara Tahun 1950
d.
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen
6. Bentuk penyimpangan konstitusional
pertama kali yang terjaddi pada masa berlakunya UUD 1945 periode 1945-1949
yaitu ...
a.
Bentuk
negara berubah dari Kesatuan menjadi negara Federasi
b.
Berubahnya
sistim demokrasi Pancasila menjadi demokrasi Liberal
c.
Perubahan sistem pemerintahan negara RI dari sistem kabinet
Presidensial kebentuk Parlementer
d.
Pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin
7. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi
dilakukannya perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 antara lain sebagai berikut, kecuali ...
a.
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan
yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya
melaksanakan kedaulatan rakyat.
b.
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat
besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden).
c.
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes
sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir). Misalnya
Pasal 6 ayat (1); Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
d.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak(terlalu) banyak
memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting
dengan undang-undang.
8. Kedaulatan dinyatakan pada pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yaitu:”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ...”.
a.
Oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat
b.
Oleh
Presiden sebagai Kepala Negara
c.
Menurut Undang-Undang Dasar
d.
Menurut
Undang-Undang
9. Wewenang MPR adalah sebagai berikut,
kecuali ...
a.
Mengubah
dan menetapkan UUD
b.
Memilih presiden dan wakil presiden
c.
Melantik
Presiden dan Wakil Presiden
d.
Memberhentikan
Presiden/Wapres dalam masa jabatannya.
10. Contoh Sikap positif yang ditunjukkan
rakyat Indonesia dalam rangka pemilu, ditunjukan dalam pernyataan berikut,
kecuali ...
a.
Pada
saat pendaftaran calon pemilih, rakyat Indonesia telah berpartisipasi untuk
mendaftarkan diri atau didaftar oleh petugas panitia pemungutan suara, kemudian
aktif melihat ditempat pengumuman daftar calon pemilih (biasanya di kantor desa
atau kelurahan) untuk mengetahui apakah namanya telah terdaftar atau belum.
b.
Pada
saat masa kampanye, rakyat ikut berpartisipasi untuk mengetahui berbagai
program yang ditawarkan oleh masing-masing peserta pemilu (partai politik)
untuk menarik simpatinya.
c.
Pada
saat pemungutan suara, rakyat Indonesia yang telah terdaftar mendatangi
tempat-tempat pemungutan suara yang telah disediakan untuk memberikan suara
atau menyalurkan aspirasi sesuai kehendaknya secara bebas.
d.
Pada saat pemungutan suara, memilih golput kalau aspirasinya tidak
tersalurkan.
Modul 4
1.
Menurut
Otto Bauer yang dimaksud bangsa adalah ......
a. Persamaan nasib
karena bekas dijajah bangsa lain
b. Persatuan
karakter/ perangai karena persamaan nasib / cita – cita.
c.
Bangsa
yang beraneka ragam budaya
d. Bangsa yang maju
teknologinya.
2.
Wawasan
kebangsaan menyadarkan akan pentingnya semua orang .....
a.
Pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan status, hak dan
kewajiban.
b.
Pentingnya
arti hidup bersama atas dasar persamaan hidup
c.
Pentingnya
arti hidup bersama atas dasar persamaan cita – cita.
d.
Pentingnya
arti hidup bersama atas dasar persamaan agama.
3.
Kebangsaan
bukanlah sekedar instrumen yang berfungsi sebagai perekat....
a.
melainkan
juga sebagai wadah Indonesia yang homogen dalam berbagai dimensi kulturalnya.
b.
melainkan
juga sebagai wadah Indonesia yang serba otonomi daerah dalam berbagai dimensi
kulturalnya.
c.
melainkan juga sebagai wadah Indonesia yang serba majemuk dalam
berbagai dimensi kulturalnya.
d.
melainkan
juga sebagai wadah Indonesia yang serba musywarah dalam berbagai dimensi
kulturnya.
4.
Beberapa
faktor yang diperkirakan dapat menjadi pembentukan identitas nasional .....
a.
primordial, bhinneka tunggal ika, konsep sejarah+(tokoh, Sakral,kelembagaan)
b.
primordial,
sukuisme dan kedaerahan
c.
primordial,
bhinneka tunggal ika, konsep perjuangan
d.
primordial,
globalisasi, konsep sejarah
5.
Istilah
”negara" diterima secara umum yang menunjukkan organisai teritorial yang
memiliki.....
a.
Kekuasaan mengatur rakyatnya
b.
Kekuasaan
mengatur pemimpinnya
c.
Kekuasaan
mengatur negaranya
d.
Kekuasaan
mengatur kesejahteraannya
6.
Menurut
ajaran negara hukum, negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum
dengan berdasarkan dan berpedoman kepada hukum, artinya.....
a.
Segala
kekuasaan dan alat – alat negara dalam menjalankan kekuasaan berdasar kekuasaan
b.
Segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum.
c.
Segala
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas politik
d.
Segala
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atassepartai
7.
Sebagai
negara kesatuan, negara Republik Indonesia memiliki struktur pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Masing-masing pemerintah daerah diberi hak otonomi,
yaitu......
a.
Setiap daerah berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri
b.
Setiap
daerah mengatur kekuasaannya sendiri
c.
setiap
daerah dapat mengklaim daerahnya sendiri
d.
Setiap
daerah dapat memetakan daerahnya sendiri
8.
Agar
bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan, maka seluruh potensi bangsa harus
diberdayakan; dengan kegiatan antara lain ......
a.
Menyelenggarakan dialog nasional secara terus-menerus yang dihadiri oleh
tokoh-tokoh daerah, masyarakat dan agama serta budaya;
b.
Boleh
berdemo asal tidak anarkis
c.
membeli
produk- produk Indonesia
d.
Menyelenggarakan
tarian khas daerah.
9.
Wujud
perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan mewujutkan rasa nasionalisme tersebut
adalah sebagai berikut kecuali.......
a.
Membina
keserasian, keselarasan dan keseimbangan
b.
Saling
mengasihi, saling membina dan saling memberi
c.
Meningkatkan
Kecintaan Terhadap Lingkungan hidup
d.
menonjolkan perbedaan, dan mengutamkan golongannya
10. Dalam konteks
nasionalisme Indonesia, sering mengalami hambatan di hadapan massa rakyat dan
pemerintahnya sendiri. Kondisi tersebut karena …..
a.
Indonesia
Negara kesatuan berbentuk republic.
b.
Indonesia
Negara yang berbhineka Tunggal Ika
c.
Semangat disintegrasi dari berbagai daerah
d.
arus
globalisasi yang seamakin deras.
Modul 5
1. Sistem hukum memiliki sifatnya
tertutup, artinya bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi kebebasan untuk
pembentukan hukum. Contoh hukum yang bersifat tertutup adalah
a.
Hukum
pidana
b.
Hukum perdata
c.
Hukum
nasional
d.
Hukum
internasional
2. Untuk mencapai tujuan hukum, dalam
kehidupan individu di tengah pergaulan hidup masyarakat, perlu suatu pendekatan
yang memberi keseimbangan dan keserasian sebagai berikut kecuali ....
a.
Kebebasan
dan ketertiban
b.
Keleluasaan dan keterikatan
c.
Kepentingan
pribadi dan kepentingan antarpribadi
d.
Kesebandingan
hukum dan kepastian hukum
3. Menurut UU RI Nomor 8 tahun 2004
Pengadilan Tinggi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat
....
a.
pertama
b.
kedua
c.
banding
d.
peninjauan
kembali
4. Memeriksa, mengadili dan memutus
perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa hak waris dalam suatu keluarga,
menjadi kewenangan ....
a.
Pengadilan
Negeri
b.
Pengadilan Agama
c.
Pengadilan
Militer
d.
Pengadilan
Tata Usaha Negara
5. Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, pasal 27 ayat (1) menjadi Landasan Konstitusional berkaitan dengan
Persamaan kedudukan ... dalam hukum dan pemerintahan.
a.
warga Negara
b.
Penduduk
c.
Rakyat
d.
Masyarakat
6. Hukum Internasional tentang HAM yang
telah diratifikasi Negara RI, seperti di bawah ini, kecuali ...
a. UU RI No 5 Tahun 1998 tentang
pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel,In Human or Degrading
Treatment or Phunisment. (punishment)
b.
Undang-undang
nomor 8 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Deskriminasi Terhadap Wanita.
c.
UU RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
d.
Deklarasi
Sedunia tentang Hak Asasi manusia Tahun 1948.
7. Serangan Israel terhadap Palestina,
Pembantaian rakyat Bosnia oleh Serbia, adalah contoh pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM) yang tergolong ...
a.
Ringan
b.
Berat
c.
Genocida
d.
Masal
8. Upaya Perlindungan HAM, pembelaan
terhadap HAM, oleh Pemerintah menjaga agar HAM tidak di langgar oleh orang
lain, dengan cara di bawah ini, kecuali ...
a.
Memasukkan
HAM ke dalam berbagai perundang-undangan nasional sesuai yang tercantum dalam
instrument nasional, sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun
ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat.
b.
Meratifikasi
dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional, yang berarti perjanjian
itu masuk dan berlaku sebagai hukum (positif) nasional.
c.
Memberdayakan
masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi, sehingga HAM
menjadi bagian dari setiap individu warga negara Indonesia.
d.
Melakukan kerja sama dengan semua pihak agar penegakan dan perlindungan
HAM dapat terjamin. Kerja sama di lakukan dengan lembaga-lembaga pemerintah
seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pertahanan,
Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, dan lembaga-lembaga non-pemerintahan,
seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kontras.
9. Upaya penegakkan hukum terkait
pelanggaran HAM yang merupakan partisipasi masyarakat adalah ...
a.
Memberdayakan
masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi, sehingga HAM
menjadi bagian dari setiap individu warga negara Indonesia
b.
Menyampaikan laporan terjadi pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau
lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM.
c.
Memasukkan
HAM ke dalam berbagai perundang-undangan nasional sesuai yang tercantum dalam
instrument nasional, sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun
ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat.
d.
Melakukan
penyelidikan dan pemeriksaan. Komnas HAM selaku penyelidik berwenang melakukan
penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakaat,
yang berdasarka sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM
yang berat(pasal 19 ayat(1) huruf a)
10. Penegakkan HAM di Indonesia, masih
banyak hambatan-hambatan yang di hadapi antara lain sebagai berikut, kecuali
...
a.
Rendahnya
kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM yang
terjadi baik mengenai dirinya maupun pihak lain.
b.
Belum
optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM ad hoc.
c.
Intervensi lembaga legislatif
d.
Keterbatasan
kemampuan pengetahuan masyarakat terhadapbentuk-bentuk pelanggaran HAM.
Modul 6
1.
Presiden
mempunyai wewenang mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat
duta, Presiden memperhatikan pertimbangan ...
A.
MPR
B.
DPR
C.
MA
D.
MK
2.
Dewan
Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Yang
merupakan fungsi legislasi adalah ....
A.
Membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden
B.
Membahas
dan menyetujui anggaran negara yang diajukan Presiden
C.
Melakukan
pengawasan terhadap jalannya pembangunan
D.
Mengajukan
interpelasi, angket, menyampaikan usul dan pendapat
3.
Salah
satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah ....
A.
Menguji
peraturan daerah atas UUD.(UU atas UUD)
B.
Memutus
sengketa antar lembaga masyarakat.(sengketa
antar lembaga negara)
C.
Memutus perselisihan hasil pemilu.
D.
Memutus
pembubaran organisasi masyarakat (memustus
pembubaran Parpol)
4.
Presiden
dalam memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan .
A.
DPR
B.
MPR
C.
MK
D.
MA
5.
Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ditetapkan oleh
....
A.
MPR bersama DPR
B.
Presiden bersama DPR
C.
DPR bersama MK
D.
Presiden
6.
Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah ....
A.
Jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan terpisah
B.
Presiden
sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara
C.
Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentika
menteri-menteri
D.
Tidak ada pertanggung jawaban bersama antara presiden dan kabinet
7.
Keuntungan sistem Presidensiil, adalah ...
A.
pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan stabil.
B.
kedudukan presiden kuat, tidak dapat dihentikan sebelum habis masa
jabatannya
C.
Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung-jawab kepada MPR
D.
para menteri bertanggung jawab kepada parlemen
8.
Pada
sistem Pemerintahan Parlementer Perdana Menteri diangkat oleh kepala negara
berdasarkan dukungan …
A.
lembaga
negara lain
B.
mayoritas legislatif,
C.
organisasi
masyarakat
D.
lembaga
yudikatif
9.
untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu
Badan pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan BPK kemudian
diserahkan kepada ....
A.
MPR, DPR dan DPD
B.
MPR,
DPR dan DPRD
C.
DPR,
DPD, dan DPRD
D.
MPR,
DPR, dan DPRD
10. DPD dipilih langsung
oleh rakyat dari setiap provinsi melalui pemilu. Jumlah anggota DPD tidak lebih
dari ....
A.
separoh
anggota DPR
B.
seperempar
anggota DPR
C.
sepertiga anggota DPR.
D.
seperlima
anggota DPR
Modul 7
1.
Istilah
Globalisasi yang diperkenalkan oleh Theodore Levitt pada tahun 1985 untuk
memaknai terjadinya proses perkembangan pada aspek ekonomi, khususnya menyangkut
....
a.
Politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan
b.
Politik
perdagangan bebas oleh aktor utama globalisasi
c.
Budaya
perdagangan bebas dan transaksi keuangan
d.
Budaya
perdagangan bebas oleh aktor utama globalisasi
2.
Ciri-ciri
globalisasi ditandai dengan adanya . . .
a.
Ketergantungan
budaya asing utamanya musik dan film dari luar negeri
b.
Terjadinya
dominasi barang-barang konsumtif dalam kehidupan masyarakat
c.
Semakin
banyaknya kesuksesan yang diraih masyarakat di berbagai pelosok tanah air
d.
Peningkatan arus barang antar negara yang menunjukan ketergantungan
umat-manusia
3.
Proses
globalisasi diawali dengan munculnya kesadaran manusia yang saling membutuhkan
dan munculnya pengetahuan tentang … .
a.
Komunikasi
b.
Transportasi
c.
Perdagangan
d.
Ekonomi
global
4.
Sebagai
akibat globalisasi yang kurang pengaruhnya dalam kehidupan manusia adalah ….
a.
Perubahan
yang cepat
b.
Keusangan
segala sesuatu dengan cepat
c.
Pembauran
yang berkangsung dengan cepat
d.
Kesesaatan
segala sesuatu dalam kehidupan manusia
5.
Privatisasi
aset-aset negara kepada pihak swata mengindikasikan bahwa telah terjadi
pelanggaran ... suatu suatu negara oleh aktor globalisasi.
a.
Kekuasaan
b.
Kedaulatan
c.
Kewenangan
d.
Fungsi
dan tujuan
6.
Apabila
terjadi perselisihan antar pelaku perdagangan bebas, maka organisasi yang
berkewenangan untuk menyelesaikan adalah . . .
a. GATT (General
Agreement on Trade and Tariffs)
b.
Mahkamah
Internasional
c. WTO (World
Trade Organization)
d.
Bank
Dunia atau lembaga keuangan dunia
7.
Yang
kurang menunjukan arti pentingnya globalisasi bagi Indonesia adalah . . .
a.
Meningkatkan
kemampuan SDM
b.
Meningkatkan
kerja sama antar bangsa.
c.
Mendorong
penyelesaian isu global secara terbuka.
d.
Terpenuhinya segala macam kebutuhan masyarakat
8.
Dasar
Politik luar negeri Indonesia di lancarkan secara aktif menentang imperialisme
dan kolonialisme adalah ....
a.
Pancasila
b.
UUD
NRI Tahun 1945
c.
Peraturan
Pemerintah
d.
Kebijaksanaan
Presiden
9.
Kebijakan
pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam konteks bilateral diarahkan
untuk . . .
a.
Perjuangan
melalui kerjasama dengan dukungan negaranegara ASEAN
b.
Mengabdi
kepentingan nasional dengan dukungan negaranegara ASEAN
c.
Mengabdi
kepentingan nasional dengan dukungan negaranegara sahabat
d.
Peningkatkan
dan pengamanan kerja sama dengan dukungan negara sahabat
10. Sarana politik luar
negeri guna memperkenalkan kepentingan nasional kepada bangsa/negara lain
adalah ...
a.
Perjanjian
b.
Diplomat
c.
Diplomasi
d.
Perundingan
11. Yang diperjuangkan
Indonesia di forum internasional melalui kebijakan politik luar negerinya
adalah ...
a.
kepentingan
internasional.
b.
kepentingan nasional.
c.
kesejahteraan
dunia.
d.
perdamaian
dunia.
12. Diplomat dalam
menjalankan tugasnya di negara penerima dapat mempergunakan ...
a.
berbagai
media yang ada.
b.
Hanya
media yang resmi
c.
Boleh
media yang tidak resmi.
d.
Mata-mata
dinegara penerima.
13. Diplomat
Indonesia yang berpangkat duta besar (ambassador), diangkat oleh
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan atau persetujuan ...
a.
MPR
b.
DPR (UUD 1945 Pasal 13)
c.
MK dan KY
d.
Menlu
14. Organisasi
kerjasama kawasan yang didirikan dengan Deklarasi Bangkok, 8 Agustus
1967 oleh yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus
1967 oleh meteri luar negeri dari lima negara anggotanya yang dikenal
dengan ASEAN dalam per kembangannya sampai sekarang sudah beranggotakan ...
a.
7 negara
b.
8 negara
c.
9 negara
d.
10 negara
15. Peran
aktif Indonesia di forum internasional diantaranya dalam Konperensi PBB tentang
Hukum Laut sampai terwujudnya Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di
Yamaica. Dalam Konvensi ini telah diterima konsep ...
a.
Negara maritim
b.
Negara kepulauan
c.
Penanggulangan keamanan di laut
d.
Pemanfaatan ZEE dan landas benua
